Yuridiksi Hukum Dalam Cybercrime

Cyber space adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas kenegaraan. Sehubungan dengan adanya unsur-unsur internasional dari kejahatan di dunia maya (cyber crime) tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya berkenaan dengan masalah yurisdiksi.

Sering kita lihat dan dengar akhir – akhir ini banyak terjadi kasus cybercrime, baik yang dilakukan di dalam negeri ataupun diluar negeri, baik target nya di dalam negeri sendiri ataupun di luar negeri, yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah hukum berlaku terhadap cybercrime tersebut, apakah si pelaku berlaku hukum di dalam negeri nya ataukah berlaku hukum di Negara target korbanya -luar negeri-, hukum manakah yang berlaku.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum), Yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah – langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku – perilaku atau peristiwa – peristiwa yang tidak semata – mata merupakan masalah dalam negeri .

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya, dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampui kedaulatannya (act of sovereignty) di dalam wialyah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri,

Dalam praktiknya, yurisdiksi dapat dibedakan antara yurisdiksi perdata dan yurisdiksi pidana. Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang sifatnya nasional yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya melulu menyangkut nasional, maupun yang bersifat internasional (perdata internasional) yaitu bila para pihak obyek perkaranya menyangkut unsur asing. Yurisdiksi pidana adalah kewenanga (hukum) pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yanag menyangkut kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun nasional

Yurisdiksi suatu negara yang di akui Hukum Internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internaional, multi yurisdiksi, tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Prinsip – prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum, “par in parem non habet imperium”.

Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum “par in parem non habet imperium” ini memiliki beberapa pengertian.

  1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya.
  2. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut.
  3. Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.

Menurut Adolf, berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi sebagai berikut:

  1. Yurisdiksi Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acapkali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif (legislative jurisdiction atau prescriptive jurisdivtion).
  2. Yurisdiksi Eksekutif, yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan (enforce) agar subyek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin, kontrak-kontrak, dan lain-lain.
  3. Yurisdiksi Yudikatif, yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang (subyek hukum) yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula sebagai Judicial jurisdiction.

Sementara berdasarkan kedudukan negara dalam hukum internasional, yurisdiksi dapat dibedakan menjadi:

  1. Yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat.
  2. Yurisdiksi Personal. Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal.
  3. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.
  4. Prinsip Yurisdiksi Universal. Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu).
  5. Organisasi Internasional. Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi internasional. Namun sampai sejauh mana oraganisasi internasional itu menikmati kekebalan menurut hukum (kebiasaan) internasional masih belum ada kejelasan. Dalam praktek, kekebalan ini biasanya diatur oleh suatu perjanjian internasional.

Menurut United Nations Convention on Transnational Organized Crime tahun 2000, kejahatan dapat dikatakan bersifat transnasional jika terdiri dari:

  1. Dilakukan di lebih dari satu negara;
  2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain;
  3. Melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara;
  4. Berdampak serius pada negara lain.

Dalam hal penanggulangan tindak pidana internasional, dikenal asas “au dedere au judicare”, yang berarti “Setiap Negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk bekerjasama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.”

Dalam kegiatan cyber space, Darel Manthe menyatakan yuridiksi di cyber space membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional. Selanjutnya Menthe menyatakan hanya melalui prinsip-prinsip yuridiksi ini, maka negara-negara dapat dihimbau untuk mengadopsi pemecahan yang sama terhadap pernyataan mengenai yuridiksi internet. Pendapat Mente ini ditafsirkan bahwa dengan diakuinya prinsip-prinsip yuridiksi  maka akan mudah bagi negara untuk mengadakan kerja sama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi cyber crime.

Sebagai perbandingan, selanjutnya Menthe menunjuk pada beberapa teori yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu:

1.      The theory of the uploader and the downloader

Berdasarkan teori ini, uploader adalah pihak yang memasukkan informasi ke dalam cyberspace sedangkan downloader adalah pihak yang mengakses informasi. Pada umumnya, yurisdiksi mengenai perbuatan-perbuatan perdata dan tindak pidana tidak ada kesulitan.

2.      The theory of the Law of the Server

Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun, teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing.

3.      The theory of International Space

Menurut terori ini, cyberspace adalah suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensioanal dimana setiap Negara memiliki kedaulatan yang sama.

Saat ini, apabila diketahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah ngara lain, maka negara tersebut dapat menempuh cara yang sah untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan, beberapa negara mengkategorikan tindak pidana cyber sebagai kejahatan transnasional, karena tindakannya bisa dilakukan di Negara B, oleh warga Negara A, tetapi korbannya ada di Negara C. Dalam tatanan teknologi, sifat kegiatan tindak pidana cyber adalah borderless atau lintas batas negara. Dimensi transnasional yang melekat pada teknologi ini sangat menguntungkan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatannya pada korban di negara manapun korban berada. Korban tindak pidana cyber tidak terbatas pada individu, tetapi juga organisasi atau perusahaan bahkan negara secara keseluruhan. Keuntungan yang lain bagi pelaku adalah perbedaan aturan berkaitan dengan tindak pidana cyber di setiap negara. Bahkan masih banyak negara yang belum memiliki hukum yang mengatur khusus mengenai tindak pidana cyber. Hal ini tentu memudahkan pelaku bisa dengan leluasa melakukan aktifitasnya tanpa terjerat hukum. Terdapat beragam contoh kasus mengenai tindak pidana cyber sebagai kejahatan transnasional.

Berbagai cara dilakukan oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan yurisdiksi, namun apabila pelaku tindak pidana cyber berada di luar wilayah negara yang terkena dampak paling besar, maka harus dipikirkan bagaimana cara membawa pelaku tersebut ke negara tersebut. Cara yang biasa ditempuh oleh negara-negara adalah melalui jalur kerjasama internasional. Berikut adalah bentuk kerjasama internasional yang di tempuh negara-negara untuk membawa pelaku tindak pidana cyber agar dapat diadili di negaranya:

  1. Ekstradisi dan Deportasi
  2. Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)

Daftar Pustaka

  1. Buana, Mirza S. 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek. Bandung : Penerbit Nusamedia
  2. Satriaji, Andri Budi. 2013. Kerjasama Internasional dalam penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Transnasional. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  3. http://rakaraki.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
  4. http://rusmiatiningsih.blogspot.com/2013/10/yuridiksi-hukum-pidana-dalam-transaksi.html
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s